Pasbar, CyberOne - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merespons aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/7). Aksi tersebut merupakan bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap kinerja 100 hari Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan.
Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik.
Doddy menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil berbagai langkah konkret dalam menjalankan visi dan misi daerah, yang tertuang dalam program prioritas pembangunan.
“Pemkab tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang, khususnya terkait tidak adanya Program Universal Health Coverage (UHC) di Pasaman Barat. Dalam 50 hari pertama, kami telah memulai Program Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasaman Barat di wilayah Rura Patontang,” ujar Doddy.
Pada sektor pertanian, Pemkab juga sedang mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur seluas 500 hektare menjadi lahan produktif untuk budidaya padi, sebagai bagian dari komitmen dalam menyukseskan ASTA CITA dan mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Proses ini dimulai dengan identifikasi lahan, normalisasi saluran irigasi, pengolahan tanah, serta penyediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian,” jelasnya.
Pemkab Pasaman Barat juga sedang mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan Pelayanan Terpadu Gratis melalui platform digital. Layanan prioritas seperti pengurusan SIM dan pembebasan pajak kendaraan tertentu akan dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas instansi,” tambah Doddy.
Di bidang pendidikan, Pj. Sekda Doddy San Ismail menyampaikan bahwa ketersediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah dituntaskan. Sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menanggapi persoalan anggaran daerah, Pemkab telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui peningkatan penerimaan pajak rumah makan, pajak kendaraan, dan pajak galian C dari sektor perkebunan. Pemkab juga melakukan revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan mendorong balik nama kendaraan non-BA S serta membentuk Koperasi Merah Putih di 90 nagari sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Pemkab juga telah melaksanakan Operasi Pasar Murah di beberapa wilayah. Selain itu, kita juga menyelesaikan pembayaran utang belanja daerah sebesar Rp35 miliar dari total Rp89 miliar utang tahun anggaran 2024,” ujarnya.
(Elwa KSSA)
0 Komentar